Ternyata Meterai Bukan Syarat Sah Dokumen, Melainkan …

MeteraiSudah pada tau belum kalau ternyata meterai bukan syarat sah dokumen?
Mungkin yang berkecimpung di dunia perpajakan atau hukum sudah pada tau yah. Basik! Tapi aku yang orang awam, dari dunia teknik dan dunia kanak-kanak ini aseli baru tau kemarin kalo meterai itu ternyata ‘hanya’ salah satu bentuk pajak!

Jadi ceritanya ayundaku tercinta kemarin nanyain soal kwitansi yang dititipkan ke Mama. Pertanyaannya, kok yang nerima uang gak tanda tangan di atas meterai? Aku pun baru ngeh, iya yah kok gak pake meterai? Tapi terus bertanya-tanya sendiri lagi juga, kenapa harus pake?

Akhirnya aku coba nanya ke mbah Google dan menemukan jawaban yang cukup bikin melongo. Oooohhh … ternyata aku udah salah kaprah nih selama ini.

Berikut ini tanya jawab dengan mbah Google …

Mbah Google versi Mama

Mbah Google versi Mama

Tanya: Mbah, apa sih definisi meterai?
Jawab: Meterai yang sering kita sebut-sebut itu, nama lengkapnya adalah Bea Meterai. Bukan, bukan Bella yang Laudya Chintya Bella itu. Juga bukan Cowo Matre Kelautaje. Di web site Depkeu (link ada di bawah) definisinya begini:
Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.

Tanya: Obyek Bea Meterai itu apa saja sih?
Jawab: Pada prinsipnya dokumen yang harus dikenakan meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, antara lain … euh, panjaaang, untuk selengkapnya lihat link Depkeu di bawah yah. Dokumen yang bukan termasuk obyek Bea Meterai juga ada di sana. Mbah capek!

Tanya: Lantas, kalau suatu obyek Bea Meterai tidak menggunakan meterai, apakah dokumen tersebut tetap sah?
Jawab: Tetap sah di mata hukum, karena hal-hal yang menyebabkan batal/tidak sahnya suatu perjanjian bukanlah meterai, melainkan apabila perjanjian itu melanggar pasal 1320 KUHPerdata. Yaitu :
1. Sepakat (yang melakukan perjanjian tidak dalam tekanan)
2. Cakap (yang melakukan perjanjian cukup umur / 18 tahun)
3. Suatu hal tertentu (yang diperjanjikan harus jelas) dan
4. Suatu sebab yang halal (yang diperjanjikan tidak melanggar undang-undang)

Tanya: Jadi apa dong konsekuensinya kalau obyek Bea Meterai tidak ditempeli meterai?
Jawab: Ketiadaan meterai hanya berpengaruh pada tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Jika dokumen tersebut hendak dijadikan alat bukti di pengadilan maka pengadilan akan menolaknya karena belum membayar pajak.

Tanya: Ciyus?
Jawab: Jadi, jika dokumen yang dilaksanakan tanpa materai tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti, maka harus membayar/melunasi materai yang tidak dibayar atau istilahnya dengan pemateraian kembali di kantor pos dengan membayar denda 200% dari bea materai. Kewajiban ini gugur bila sudah lewat masa 5 tahun terhitung sejak dokumen dibuat (UU No. 13 Tahun 1985 pasal 1 dan pasal 12).

Tanya: Waaah … mbah kok pinter banget sih? Sekolah di mana? Jadi begitulah rupanya definisi dan fungsi meterai ya Mbah. Ternyata cuma pajak, tidak lebih dari itu. Jadi aku gak boleh salah kaprah lagi. Tanpa meterai pun dokumen tetap sah. Cuma saja, kalau begitu kita jadi warga yang gak taat pajak. Sudah sering pakai meterai pun, taunya baru sekarang, kecian deh aku hihihi …
Jawab: Hayooo … yang juga baru tau sekarang ngacung?


Dari berbagai sumber:
www[dot]tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=meterai
www[dot]kopertis12.or.id/2011/08/17/diskusi-seputar-keabsahan-surat-pernyataan-tanpa-meterai-yang-dibuat-para-penerima-beasiswa.html
chedemitry[dot]blogspot.com/2013/04/apakah-perjanjian-yang-tidak.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s